Kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan pada empat aspek: mempertahankan keasrian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kepuasan pengunjung. — Inskeep & Gunn (1994)
Kabupaten Bondowoso, yang terletak di Jawa Timur, bukanlah wilayah yang diuntungkan secara geografis. Ia tidak memiliki garis pantai, juga bukan jalur strategis lintas antarprovinsi. Dalam banyak pandangan, kondisi ini kerap dianggap sebagai hambatan bagi perkembangan daerah.
Namun, Bondowoso tidak sepenuhnya kekurangan. Tanahnya yang subur, alamnya yang masih asri, serta kekayaan pangan lokal yang khas—seperti tape yang telah menjadi identitas daerah—adalah potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Penghargaan Kalpataru yang pernah diraih menjadi bukti bahwa Bondowoso memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, sebuah modal penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Di balik itu, alam Bondowoso menyimpan lanskap yang memikat. Dari Gunung Ijen yang megah hingga bendungan Sungai Sampean Baru, semua adalah anugerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Belum lagi penemuan enam situs prasejarah yang memperkaya nilai sejarah daerah: Situs Pekauman dengan arca Dewi Durga, Betolabeng, Goa Arak-Arak, Goa Bhuta, situs batu menyerupai Stonehenge, hingga Goa Bhuta Si Gember. Semua ini membuka peluang besar bagi pengembangan wisata berbasis edukasi dan penelitian.
Tak hanya itu, berbagai destinasi lain seperti Air Terjun Blawan, Polo Agung, Tancak Kembar, Bosamba Rafting, hingga perkebunan kopi arabika di Kalisat-Jampit, sesungguhnya menyimpan pesona yang belum sepenuhnya dikenal luas. Potensi ini seolah menunggu disentuh dengan strategi yang tepat.
Gunung Ijen sendiri telah lama dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, ironi muncul ketika nama Ijen lebih lekat dengan Banyuwangi dibanding Bondowoso. Salah satu sebabnya adalah akses yang lebih mudah dari Banyuwangi, serta konsistensi promosi melalui agenda seperti Festival Banyuwangi.
Di sinilah letak persoalan mendasar: lemahnya promosi, serta keterbatasan infrastruktur yang belum mendukung kenyamanan wisatawan. Jalan yang rusak dan fasilitas yang kurang memadai menjadi hambatan nyata yang membuat potensi besar itu berjalan tertatih.
Bondowoso sejatinya tidak perlu berjalan sendiri. Ia bisa belajar dari praktik baik pengelolaan wisata di Bali. Di sana, masyarakat adat memegang peran penting dalam mengelola destinasi wisata, seperti yang terlihat di Pantai Pandawa. Keterlibatan langsung masyarakat menjadikan pengelolaan lebih adaptif, cepat berkembang, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai lokal.
Desa adat di Bali tidak hanya menjadi pengelola, tetapi juga regulator sosial melalui aturan dan sanksi yang mengikat. Hal ini membuat pengembangan wisata berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai fasilitator—memberi pembinaan, membuka akses, dan memastikan kualitas pelayanan.
Konsep inilah yang dapat diadaptasi oleh Bondowoso: menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton. Kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat, sementara kemitraan dibangun untuk pemberdayaan. Tujuannya jelas—agar manfaat pariwisata benar-benar kembali kepada masyarakat, tanpa mengorbankan budaya, tradisi, dan lingkungan.
Pada akhirnya, membangun pariwisata bukan sekadar menghadirkan tempat indah, tetapi juga tentang menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Jika Bondowoso mampu merawat ketiganya, maka keterbatasan geografis bukan lagi penghalang, melainkan titik tolak untuk tumbuh dengan cara yang lebih bermakna.
Posting Komentar